Aliansi BEM Se-Sumatra Utara Serukan Aksi Indonesia Cemas, Desak Evaluasi Kebijakan Nasional dan Daerah
Medan, Persma Kreatif — Aliansi BEM se-Sumatra Utara gugat kebijakan nasional dan daerah yang mengancam arah kehidupan negara di depan gedung DPRD Provinsi Sumatra Utara pada Senin (28/07/2025).
Aliansi BEM Se-Sumatra Utara yang berasal dari mahasiswa berbagai institusi diantaranya dari Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Universitas Quality, dan universitas lainnya.
Seruan aksi Indonesia cemas ini merupakan sebuah kritikan mahasiswa terhadap kebijakan, permasalahan, dan isu-isu yang belum diselesaikan dengan baik. Adapun tuntutan mahasiswa pada aksi Indonesia (C)Emas ini diantaranya adalah Evaluasi RUU KUHAP, Tolak Kebijakan Bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, Reformasi Hukum, Usut Beras Oplosan, Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Tolak Penulisan Ulang Sejarah, Cabut UU TNI, Evaluasi 1 Semester Danantara, Usut LGBT, Evaluasi 5 Hari Belajar di Sekolah, Evaluasi Biaya Hidup dan Pendidikan, Usu Kasus Kekerasan Seksual, dan Segera Sahkan RUU Perampasan Aset.
Achmad Buchori, Menteri Koordinator Pergerakan BEM USU, menjelaskan bahwa gerakan ini berangkat dari kegelisahan atas tiga isu besar: pembahasan RUU HAM, upaya pengaburan sejarah, serta kerja sama bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang dinilai bermasalah.
“Sebagai koordinator nasional, kami mengatur agar aksi ini berjalan serentak secara waktu, hari, dan isi tuntutan,” ujarnya.
Melalui konsolidasi nasional dan diskusi di tingkat daerah, mahasiswa berhasil merumuskan 17 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Dalam seruan aksi yang dilaksanakan ini, pihak DPRD yang disampaikan oleh Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.H. yang merupakan fraksi dari Partai Amanat Nasional komisi B menerima aspirasi dari aliansi BEM Se-Sumatra Utara.
“Kami akan menyampaikan aspirasi mahasiswa semua untuk ditinjau kembali, karena beberapa kebijakan datangnya dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Unimed, Itsqon Wafi Fauzan, menyampaikan kekecewaannya terhadap respons para pejabat.
“Setiap kali kami turun ke jalan, kami hanya diberi sambutan baik, bukan solusi konkret. Padahal, jika benar-benar diterima secara terbuka, seharusnya kami diberi ruang bertemu langsung dengan para pimpinan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa telah mendesak dilakukannya RDP (Rapat Dengar Pendapat), dan dokumen permintaan sudah ditandatangani oleh pihak terkait.
Karena belum ada jawaban yang memadai terhadap tiga tuntutan utama, mahasiswa menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan aksi ke tahap berikutnya.
“Kami akan bergerak lebih tegas di aksi lanjutan. Gerakan mahasiswa Sumut tidak berhenti sampai di sini,” tegas Achmad.
