Klaim Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan Absolut, Benarkah Pernyataan Itu?
Medan, Persma Kreatif – Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo yang mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut menurun, tentu menarik perhatian masyarakat. Pertanyaan ini terdengar manis di telinga masyarakat. Tapi, apakah realita di lapangan benar-benar sejalan dengan pernyataan itu?
Dalam acara Penutupan Kongres PSI 2025, Prabowo menyampaikan angka kemiskinan absolut menurun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Presiden Republik Indonesia tersebut tidak menyebutkan angka yang mendukung data itu.
Awalnya BPS telah mengatur jadwal untuk merilis data kemiskinan terbaru pada 15 Juli 2025. Namun, jadwal tersebut mendadak ditunda secara tiba-tiba. Hal ini tentunya menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan publik, terutama di tengah klaim pemerintah tentang penurunan pengangguran dan kemiskinan absolut. Pemerintah harusnya sadar bahwa kepercayaan masyarakat pada data itu krusial. Jangan sampai angka-angka hanya jadi alat untuk membangun citra.
Secara angka, data resmi memang menunjukan penurunan. Merujuk pada data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 berada di angka 4,76%, turun tipis sebesar 0,6% dibandingkan Februari 2024. Sementara itu, data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis pada Mei 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia per Februari 2025 tercatat sebanyak 153,05 juta orang. Angka ini menunjukan peningkatan sekitar 3,67 juta orang dibandingkan dengan Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,80% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tapi, angka tidak selalu menggambarkan realita. Sering kali data dan fakta yang diklaim pejabat negara berbeda dengan fakta di lapangan. Kita perlu melihat lebih dalam apakah yang bekerja itu mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sekadar bekerja agar tercatat “tidak pengangguran”? apakah penurunan pengangguran berarti kualitas pekerjaan juga membaik?
Begitu pun kemiskinan, penurunan angka absolut kerap menimbulkan perdebatan karena perhitungannya didasarkan pada batas kebutuhan sadar : makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Garis kemiskinan absolut dihitung dari biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Namun, seringkali batas ini dinilai terlalu rendah. Meskipun masyarakat dinyatakan tidak miskin secara absolut, kondisi hidupnya tetap jauh dari kata sejahtera. Jadi, apakah kemiskinan absolut benar-benar berkurang atau masyarakat sekadar bergeser dari kategori “miskin absolut” ke “miskin hampir absolut” karena perhitungan batas kemiskinan yang minimal?
Sebagai masyarakat, kita tidak bisa hanya pasif mendengar klaim dari pejabat. Butuh verifikasi, pembuktian, dan tranparansi data. Karena pada kenyataanya, yang paling tau kondisi ekonomi adalah rakyat itu sendiri bukan sekadar pembacaan data di balik podium.
