Indonesia gagal menjadi negara agraris? Paradoks Buah Mahal di Negeri Tropis

Medan, Persma Kreatif— Kita mengenal ungkapan bahwa “tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman.” Ungkapan ini bukan sekadar romantisme. Secara geografis, Indonesia memang berada di wilayah tropis dengan tanah vulkanik yang kaya unsur hara, curah hujan tinggi, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun di balik narasi itu, tersimpan sebuah ironi: di negeri yang begitu subur, tidak semua orang mampu menikmati hasil tanahnya sendiri.

Cobalah berjalan ke pasar atau supermarket di kota-kota Indonesia. Harga buah sering kali membuat orang berpikir dua kali sebelum membeli. Anggur, stroberi, atau kelengkeng bisa dijual dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Bahkan beberapa varietas premium bisa menembus Rp200.000 per kilogram. Buah yang seharusnya menjadi bagian dari konsumsi harian masyarakat tropis justru terasa seperti barang mewah bagi sebagian orang.

Padahal Indonesia memproduksi buah dalam jumlah yang sangat besar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa komoditas seperti pisang, mangga, nanas, dan jeruk diproduksi dalam jutaan ton setiap tahun. Produksi pisang bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Dengan produksi sebesar itu, logikanya masyarakat Indonesia tidak akan kesulitan mengakses buah dengan harga terjangkau.

Namun realitasnya tidak sesederhana itu. Sebagian besar hasil pertanian justru mengalir ke pasar ekspor. Buah-buahan tropis Indonesia dikirim ke berbagai negara, mulai dari Tiongkok hingga Amerika Serikat. Ekspor ini memang menghasilkan devisa dan memperkuat sektor perdagangan. Tetapi pada saat yang sama, muncul pertanyaan mendasar: mengapa buah dari tanah yang sama justru lebih mudah ditemukan di pasar luar negeri daripada di meja makan masyarakat sendiri?

Ironinya semakin terasa ketika melihat fakta bahwa Indonesia juga mengimpor buah dalam jumlah besar. Apel dari Amerika, jeruk dari Tiongkok, hingga anggur dari Australia memenuhi rak-rak supermarket di kota-kota besar. Artinya, negara yang sering menyebut dirinya sebagai negara agraris justru masih bergantung pada buah impor untuk memenuhi selera pasar domestik.

Masalahnya bukan semata-mata pada produksi. Persoalan yang lebih dalam terletak pada sistem pertanian dan distribusi. Rantai pasok yang panjang, biaya logistik yang tinggi, hingga tata niaga yang tidak efisien membuat harga buah di tingkat konsumen menjadi mahal. Sementara itu, petani sendiri sering kali

tidak menikmati keuntungan yang sebanding dengan harga jual di pasar. Mereka tetap berada di posisi paling rentan dalam sistem pangan nasional.

Situasi ini memperlihatkan satu hal: Indonesia mungkin memiliki tanah yang subur, tetapi belum tentu memiliki sistem agraria yang adil. Kekayaan alam tidak otomatis berarti kesejahteraan bagi rakyatnya. Tanah yang subur tidak otomatis menjamin masyarakatnya hidup dari hasil bumi sendiri.

Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar apakah Indonesia adalah negara agraris. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk siapa sebenarnya hasil pertanian Indonesia diproduksi?

Jika buah dari tanah kita lebih mudah ditemukan di pasar global daripada di meja makan masyarakat sendiri, maka mungkin sudah waktunya kita mempertanyakan kembali narasi lama tentang Indonesia sebagai negeri agraris.