Medan, Persma Kreatif– Mengusung kembali topik yang sempat menjadi topik hangat, terkait masalah keadilan maka persoalan utama di Papua yakni provinsi yang terletak di Ujung Timur Indonesia adalah ketidakadilan. “Perasaan ketidakadilan muncul karena cara pandang masyarakat terhadap papua tidak menggunakan kacamata Papua” ucap Bekto Suprapto Komisaris Kapolnas dan mantan Kapolda Papua (24/8/2019).
Papua merupakan salah satu provinsi paling kaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Papua menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki hutan utuh, dengan keanekaragam hayati (biodiversitas) yang luar biasa. Tak hanya itu, tanah Papua berlimpah emas, perak, gas alam, minyak bumi, dan berbagai sumber daya mineral. Di sinilah tersimpan cadangan emas terbesar dan cadangan tembaga urutan kedua di dunia. Berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) tidak menitikkan kesejahteraan bagi rakyat.
Eksploitasi sumber daya di Papua sangat disorot pada tahun 1989-2010, terkait dampak kerusakan sumber daya alam yang terus berlangsung. Garis merah dari eksploitasi sumber daya alam membuat terpinggirkan masyarakat adat Papua dan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk memaksakan pelaksanaannya. Dalam kenyataan, rakyat Papua sungguh miskin, kurang berpendidikan, dan tingkat kesehatan jauh di bawah provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Pemerintah pusat berusaha berbuat yang terbaik dengan dana besar terhadap kawasan ini. Tapi dana besar ini tidak memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat karena dikorupsi oleh orang Papua yang menjadi pejabat. Di satu sisi masyarakat Papua berharap wilayahnya tetap milik mereka dan jangan dirusak oleh pemerintah, disisi lain pemerintah merasa Papua adalah kesatuan dari negara Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di Papua.
Jika dinilai dari kacamata masyarakat Papua menjaga alam dan mempertahankannya bukanlah hal yang salah, jika dipandang dari kacamata pemerintah tidak akan ada kesalahan, kedua belah pihak perlu untuk saling “bertukar kacamata” agar saling menghargai dan menemukan titik keadilan. Berbagai usaha untuk menghentikan pergolakan dan menghapuskan keinginan rakyat Papua untuk merdeka akan sulit berhasil jika pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
