Kericuhan yang terjadi di Universitas Negeri Medan (Unimed) belakangan ini benar menyita atensi masyarakat bahkan tak hanya civitas akademika. Pasalnya, kericuhan tersebut terjadi antara mahasiswa dan birokrasi. Lebih tepatnya antara Ukm. Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dan birokrat.
Kericuhan tersebut berawal dari kedatangan petugas keamanan kampus (satpam) pada kamis, (1/10) pukul 18.48 WIB ke sekretariat Mapala Unimed, bertepatan telah selesainya kegiatan Training Of Trainer (TOT). Bersitegang sempat terjadi antara satpam dan pihak Mapala yang diindikasikan sebab menyoal peraturan umum di lingkungan Universitas Negeri Medan.
Beberapa jam setelah peristiwa tersebut, pihak Mapala mengumpulkan massa dan melakukan aksi damai untuk menuntut adanya kesempatan audiensi dengan pihak Wakil Rektor 3 Unimed tepatnya di gerbang 4 dan 2 Universitas Negeri Medan. Puncaknya terjadi pada jumat, (2/10) selepas salat Jumat. Sekretariat UKM Mapala akhirnya didatangi oleh pihak birokrat, Satuan Pengamanan Unimed (Satpam Unimed), Pembina UKM Mapala dan beberapa aparat TNI dan Polisi dengan alasan menertibkan bangunan liar di belakang sekretariat UKM Mapala serta menutup sementara sekretariat tersebut (Berdasarkan klarifikasi Ketua Humas Unimed pada sosial media resmi Unimed).
Sebelum kedatangan para petugas tersebut, UKM Mapala telah mendapat Surat Peringatan (SP) 1 dan 2 dari pihak Birokrat. Menurut kesaksian ketua umum UKM Mapala setelah mereka menerima surat peringatan (SP) 1 dan 2, pihak mereka telah melayangkan surat Audiensi dengan pihak birokrat namun tidak ada tanggapan. “Selama mejalani masa SP 1 dan 2, kami menaati peraturan yang diberikan pihak birokrasi dengan baik.” Ucap Ketua Umum UKM Mapala.
Menurut penjelasan UKM Mapala dalam akun instagram Mapala (@mapalaunimed) yang sampai berita ini ditulis sudah ditonton lebih dari dua puluh satu ribu kali, pihak birokrat menggandeng “petugas keamanan” datang untuk memaksa anggota mapala meninggalkan sekretariat tersebut tanpa surat perintah. Akibatnya, perlawanan pun terjadi, 9 anggota mapala yang pada saat itu berada di Seketariat mempertahankan agar tidak terjadi pembongkaran paksa tersebut, hingga terjadi kekerasan dari pihak keamanan kampus maupun TNI.
Perlawanan tersebut akhirnya disebarkan melalui video yang dibagikan di akun instagram Mapala (@mapalaunimed), ketua umum UKM Mapala menyatakan setelah kejadian tersebut mereka telah melakukan mediasi dengan WR 3 yang hasilnya adalah akan melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020 bersama WR 3 dan Rektor Universitas Negeri Medan.
Menyikapi kericuhan antara UKM Mapala dengan pihak birokrat, Universitas Negeri Medan dalam klarifikasi resminya di instagram (@unimedofficial) mengatakan bahwa tidak benar adanya Universitas Negeri Medan melakukan pembongkaran paksa kantor sekretariat UKM Mapala. “Menghindari simpang siur dan persepsi negatif, saya menyampaikan bahwa tidak ada pembongkaran paksa, yang ada hanyalah penertiban bangunan-bangunan kecil dan barang-barang yang mengganggu keindahan lingkungan sekretariat UKM.” Ungkap Muhammad Surip, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Humas Universitas Negeri Medan.
“Pimpinan Universitas telah menyampaikan beberapa kali peringatan kepada pengurus Mapala agar segera ditertibkan bangunan-bangunan kecil dan barang-barang itu, namun tidak diindahkan. Hal inilah yang menginisiasi pimpinan memberi penugasan terhadap petugas keamanan untuk menertibkannya.” Tambah Kepala Humas Unimed. Beliau juga mengungkapkan bahwa memang ada bersitegang antara pihak keamanan dan pihak Mapala terkait penutupan sementara sekretariat Mapala ini.
“Perlu juga disampaikan bahwa pimpinan Universitas telah mengimbau bahwa UKM-UKM yang ada di Universitas Negeri Medan tidak boleh menambah atau mengurangi bangunan yang ada di kantor-kantor UKM. Juga tidak diperbolehkan mahasiswa di kesekretariatan sampai larut malam atau bahkan menginap di sana. Boleh saja digunakan, namun sesuai jadwal kuliah. Kesulitan dikontrol oleh pihak keamananlah yang menjadi alasannya. Sehingga hal ini harus diikuti oleh mahasiswa. Apalagi poin yang tak kalah penting adalah saat ini bahwa kita semua menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan kegiatan mahasiswa guna mencegah penyebaran Covid-19. Jadi tidak diperbolehkan mahasiswa melakukan kegiatan di kampus, kumpul-kumpul di kampus yang melibatkan banyak mahasiswa. Sebenarnya, jika hal ini diikuti dengan baik maka kita juga mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan Covid-19.” Tutup Kepala Humas. Ia juga turut menegaskan kembali bahwa tidak ada pembongkaran Kesekretariatan UKM Mapala karena sesungguhnya Kesekretariatan tersebut masih milik Universitas Negeri Medan.
Namun demikian, video klarifikasi yang di unggah oleh akun @unimedofficial tersebut menuai banyak kritikan pada kolom komentar, Salah satunya dari akun @Obettarigan “harusnya ini klarifikasinya menyatakan kenapa sampai ada peristiwa pemukulan di dalam lingkungan kampus yang dilakukan oleh aparat. Ini bukan klarifikasi yang diinginkan oleh publik, udah macam politikus aja ini birokrat kampus.” tulisnya di kolom komentar.
Selain itu ada juga komentar dari @rudi.rmd “Alhamdulillah, sudah ada klarifikasi dari pihak @unimedofficial yang diwakili pak @muhammad.surif. Izin menaggapi pak : 1) Alangkah indah dan santun apabila oknum oknum yang turun pada hari itu berbahasa dan berkata baik seperti bapak ini. Mungkin tidak akan terjadi tindakn tindakan di luar batas. karena saya yakin dan percaya “Apa yang disampaikan dari hati akan sampai pula ke hati”. Pedih Pak, mendengar jawaban salah satu anggota bapak yang turun ke lapangan. disuruhnya pula adik adik mahasiswa itu audiensi sama Tuhan. 2) perlu kiranya menjadi perhatian atas tindakan kekerasan yang dialami adik adik mahasiswa pada hari kejadian, tidak kah bapak berempati dengan luka luka fisik maupun psikis yang mereka alami? sejatinya mereka juga keluarga kita, keluarga besar niversita negeri medan. Dan harus menjadi perhatian serius pak, jangan sampai kampus hijau ini ternodai oknum oknum demikian. Masyarakat hanya tau unimed sebagai perguruan tinggi pencetak guru unggul dan berkualitas khususnya di SUMUT. harap dutertibakn oknum oknum yang terlibat represif terhadap mahasiswa tersebut.” tulisnya.
Sementara komentar lain mempertanyakan keberadaan aparat TNI dan Polisi di lingkungan kampus. Hingga saat ini, Klarifikasi di media sosial resmi unimed juga sudah ditonton sebanyak tiga belas ribu kali. Sementara pihak kampus belum memberikan keterangan lanjutan.
 belakangan ini benar menyita atensi masyarakat bahkan tak hanya civitas akademika){kind=link}