Rabu, 24 November 2021 aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan audiensi bersama dengan bapak Irham Buana Nasution,Sh.,M.Hum selaku Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara terkait Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang memuat cara-cara penanggulangan serta pembentukan satgas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap rancu serta dinilai ambigu di kalangan masyarakat hingga menuai pro dan kontra dari beberapa pihak. Harapan dengan adanya audiensi ini adalah agar polemik di masyarakat ini dapat diselesaikan dengan merevisi dan mempertimbangkan kembali masukan dari berbagai pihak yang berkaitan terkhusus untuk para Rektor di setiap perguruan tinggi agar dapat menciptakan solusi terbaik perihal kebijakan yang tepat terkait dengan Peraturan Menteri serta memberikan wadah yang tepat sekaligus aman terkait pencegahan, pendampingan, serta perlindungan bagi para korban pelecehan seksual.
Bapak Irham Buana Nasution, S.H.,M.Hum selaku salah satu Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara tersebut menyatakan siap untuk mendampingi BEM SI dalam menyuarakan aspirasi terkait dengan Peraturan Menteri yang dinilai dibuat dengan terburu-buru hingga dianggap masih prematur dan lemah. Berdasarkan hasil audiensi, aliansi BEM SI bersama dengan DPRD SUMUT mengambil sikap antara lain mengecam seluruh perbuatan dan kejahatan seksual yang terjadi khususnya di lingkungan kampus serta menuntut pemerintah untuk menyelesaikan polarisasi di tengah masyarakat dengan merevisi pasal-pasal yang bermasalah dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 terkhusus di pasal 5 ayat 2 tentang diksi persetujuan korban.
Kru: Luh cinta dan Ranisa
 melakukan audiensi bersama dengan bapak Irham Buana Nasution,Sh.,M.Hum selaku Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara terkait Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang memuat cara-cara penanggulangan serta pembentukan satgas kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap rancu serta dinilai ambigu di kalangan masyarakat hingga menuai pro dan kontra dari beberapa pihak.){kind=link}